Tinjauan Hasil Audit Keuangan Merangin: Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah


Tinjauan Hasil Audit Keuangan Merangin: Peningkatan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Audit keuangan merupakan salah satu alat penting dalam menilai kinerja keuangan suatu entitas, termasuk pemerintah daerah. Hasil audit keuangan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Salah satu daerah yang baru-baru ini mendapat tinjauan hasil audit keuangan adalah Kabupaten Merangin.

Menurut BPK RI, Kabupaten Merangin telah berhasil meningkatkan akuntabilitasnya dalam pengelolaan keuangan. Dalam laporan hasil audit keuangan tahun 2021, BPK RI mencatat bahwa Kabupaten Merangin telah mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama 3 tahun berturut-turut. Opini WTP menandakan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah disusun dengan baik dan dapat dipercaya.

Menurut Bupati Merangin, Al Haris, hasil audit keuangan yang baik merupakan bukti dari komitmen pemerintah daerah dalam menjalankan tata kelola keuangan yang baik. “Kami terus melakukan perbaikan dan inovasi dalam pengelolaan keuangan demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Al Haris.

Peningkatan akuntabilitas pemerintah daerah juga mendapat apresiasi dari para pakar keuangan. Menurut Prof. Dr. Bambang Riyanto, akuntabilitas sangat penting dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. “Dengan adanya hasil audit keuangan yang baik, masyarakat dapat yakin bahwa dana publik dikelola dengan transparan dan akuntabel,” kata Prof. Bambang.

Selain itu, Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, juga menegaskan pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. “Kami mengharapkan seluruh pemerintah daerah dapat mengikuti jejak Kabupaten Merangin dalam meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan,” ujar Tito Karnavian.

Dengan hasil tinjauan audit keuangan yang memuaskan, Kabupaten Merangin telah membuktikan komitmennya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Hal ini menjadi contoh bagi daerah lain untuk terus melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan.