Tahapan dan Proses Pemeriksaan Pelaksanaan APBD Merangin merupakan hal yang sangat penting dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam setiap tahapan dan proses pemeriksaan ini, terdapat berbagai langkah yang harus dilalui untuk memastikan APBD Merangin telah dijalankan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Menurut Bupati Merangin, Ahmad Husein, tahapan dan proses pemeriksaan pelaksanaan APBD Merangin dilakukan secara rutin setiap tahunnya untuk memastikan bahwa anggaran daerah telah digunakan dengan efisien dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. “Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran daerah benar-benar bermanfaat bagi masyarakat Merangin,” ujar Ahmad Husein.
Salah satu tahapan penting dalam pemeriksaan pelaksanaan APBD Merangin adalah verifikasi data. Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Merangin, verifikasi data dilakukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang disampaikan oleh setiap SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) telah sesuai dengan realisasi anggaran yang telah dilakukan. “Verifikasi data penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaporan anggaran daerah,” kata Kepala BPKAD Merangin.
Selain itu, proses pemeriksaan juga melibatkan pihak-pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Inspektorat Daerah. Menurut Ketua BPK Merangin, proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bertujuan untuk menilai tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kami melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti untuk memastikan bahwa APBD Merangin telah dilaksanakan dengan benar,” ujar Ketua BPK Merangin.
Dengan adanya tahapan dan proses pemeriksaan pelaksanaan APBD Merangin yang ketat dan transparan, diharapkan pengelolaan keuangan daerah dapat lebih akuntabel dan efisien. Masyarakat pun dapat lebih yakin bahwa setiap anggaran yang digunakan oleh pemerintah daerah benar-benar bermanfaat bagi kepentingan bersama. Jadi, mari kita bersama-sama mendukung proses pemeriksaan ini demi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan transparan.